John Marshall

John Marshall adalah negarawan Amerika Serikat yang berperan besar dalam pembentukan hukum konstitusi dan membangun Mahkamah Agung Amerika Serikat (MA) sebagai salah satu pusat kekuasaan negara. Dilahirkan di sebuah pondok kayu di wilayah Germantown yang sekarang dikenal sebagai Fruquier County (dulunya adalah Prince William County), Virginia, pada 24 September 1755. Orang tuanya adalah Thomas Marshall, seorang pemilik perkebunan, dan Mary Randolph Keith. Keduanya keturunan dari Inggris. Ibu dari John Marshall adalah keponakan dari Thomas Jafferson. John Marshall adalah saudara tertua dari 15 saudara.

Pada masa remaja, John Marshall belajar literatur Inggris sambil bekerja sebagai tutor privat. Selain itu juga bekerja untuk Pendeta James Thompson. Pada Usia 14 tahun, dia dikirim ke akademi di Westmoreland County. Di akademi itu Marshall belajar bersama James Monroe, yang kemudian menjadi presiden kelima Amerika Serikat. Marshall belajar di akademi tersebut selama satu tahun dan kembali belajar dengan Pendeta James Thompson.

Saat perang revolusi dimulai pada 1775, Marshall bergabung dengan Culpeper Minutemen dan diangkat sebagai Letnan. Dia bertempur di Great Bridge dan mengalahkan tentara Inggris yang dipimpin Lord Dunmore sehingga mengakhiri kekuasaan Inggris atas Virginia. Pada 1776, pasukan John Marshall digabungkan ke dalam Resimen Kesebelas Virginia. Pertempuran yang pernah dilaluinya antara lain Brandywine, Germantown, Monmouth, Stony Point, dan Paulus Hook di bawah komando Mayor Henry Lee. Dia pernah bertempur bersama Jenderal George Washington pada 1777-1778 di Valley Forge. Selama waktu inilah John Marshall berhubungan secara personal dengan Washington. Marshall kembali ke Virginia pada 1779 setelah mencapai pangkat Kapten dan melanjutkan pendidikannya.


John Marshall mengenyam pendidikan hukum di the College of William and Mary dan melakukan studi mandiri hingga memperoleh izin praktik pada 1780. Namun karena Inggris kembali menginvansi Virginia, dia kembali ke medan perang bersama Baron von Steuben hingga 1781.

Dia kemudian memulai praktik hukumnya dan sukses dalam berbagai perkara besar. Perkara-perkara yang sempat ditangani diantaranya adalah kasus Hite v. Fairfax (1786), mewakili Lord of Fairfax. Kasus itu merupakan satu kasus penting di Mahkamah Agung Virginia tentang tanah yang sangat luas di bagian utara Virginia.

John Marshal menikah dengan Mary Willis Ambler, gadis berusia 17 tahun, pada 1783. Pernikahan itu dikaruniai 10 orang anak, namun empat diantaranya meninggal dunia sebelum dewasa. Setelah menikah inilah, Marshall menetap di Richmond, ibu kota negara bagian Virginia.

Selain karier hukum, di bidang politik Marshal terpilih sebagai anggota Majelis Umum Virginia mewakili Fauquier County 1782 serta menjadi anggota Council of State dari 1782 hingga 1784. Pada 1784 hingga 1787, dia menjadi anggota House of Delegation mewakili Henrico County.

Pada 1785, Marshall tinggal di Richmon dan mengajukan diri sebagai kandidat anggota dewan kota. Hasil pemilihan tersebut membuat Marshall diangkat menjadi city recorder, suatu posisi yang membuatnya bertindak sebagai magistrate di Pengadilan Richmond Hustings dengan kewenangan menangani kasus pidana dan perdata yang bersifat minor. Walaupun pendidikan hukumnya hanya sebentar, namun dia mengembangkan kemampuan berdasarkan pengalamannya serta mampu mengemukakan pendapat dan pemikiran dalam bahasa yang jelas. Kemampuan tersebut tidak terlepas dari kebiasaan John Marshall mengunjungi pertunjukan teater di Richmond dan kegemarannya membaca novel, terutama karya Jane Austen.

Pada masa itu, selain kemampuan bermain catur, John Marshall juga dikenal di lingkungan Richmond sebagai pemain quoits yang hebat. Quoits adalah suatu permainan kuno yang dilakukan dengan cara melempar kalung kuningan atau besi ke sebatang besi yang dipancangkan di atas tanah (meg). Marshall adalah anggota the Buchanan Spring Quoits Club di mana banyak tokoh-tokoh berpengaruh berkumpul, seperti Marshall, John Wickham, William Wirt, Benjamin Watkins Leigh, John Buchanan, dan John D. Blair. Selain itu, Marshall adalah anggota Barbecue Club yang terkenal sebagai peminum brandy, rum, dan madeira.

Pada Juni 1788, dia terpilih sebagai delegasi konvensi Negara bagian untuk meratifikasi Konstitusi Amerika serikat. Pada 1797, dia menerima penugasan selama tiga tahun sebagai utusan diplomatik ke Perancis. Sebelumnya, pada 1796 dia menolak jabatan tersebut. Utusan diplomatik tersebut adalah sebuah komisi yang terdiri dari 3 orang, yaitu John Marshall, Charles Pinckney, dan Elbridge Gerry. Namun ketika utusan tersebut sampai di Perancis, ternyata pihak Perancis menolak untuk melakukan negosiasi kecuali Amerika Serikat mau membayar dalam jumlah yang besar. Skandal diplomatik ini kemudian dikenal dengan sebutan XYZ Affair yang meningkatkan sentimen anti Perancis di Amerika Serikat. Sentimen tersebut semakin tinggi pada saat pemimpin Perancis mengusir Marshall dan Pinckey dari Perancis. Kasus ini ikut mempopulerkan Marshall di mata publik Amerika saat itu.

Karya tulis John Marshall dimulai pada 1800 ketika menyetujui untuk menulis biografi George Washington. Karya ini didasarkan pada tulisan-tulisan Washington yang diberikan kepada keponakannya, Bushrod Washington, yang kemudian mendekati Marshall untuk menulis biografi tersebut. Marshall adalah teman dekat dari presiden pertama Amerika ini. Dialah yang mengumumkan kematian Washington pada 1799, memimpin panitia yang mengatur upacara pemakaman, dan mendorong pembentukan komisi yang merencanakan pembangunan monumen di ibu kota negara. Marshall mulai menulis pada 1801 dan terus melakukannya hingga lima tahun. Biografi tersebut kemudian terwujud dalam lima volume dengan total halaman lebih dari 3.200 halaman. Biografi ini saat itu telah terjual 7.000 eksemplar dengan harga 1 dolar per volume. Volume pertama karya tersebut diterbitkan kembali pada 1824 dengan judul A History of the American Colonies. Marshall menjadi Ketua dari komisi untuk melakukan survey sungai James dari hulu hingga hilir untuk menentukan jalan yang menghubungkan antara bagian timur dan barat daratan pada 1812. Komisi ini beranggotakan 20 orang yang dipilih oleh Majelis Umum setempat. Marshall terpilih sebagai ketua karena reputasinya sebagai ahli hukum yang jujur dan adil.

Marshall juga menjadi delegasi Virginia Constitutional Convention pada 1829-1830 bersama dengan James Monroe dan James Madison. Marshall adalah salah satu pemimpin partai Federalist yang dalam forum tersebut menyuarakan pentingnya independensi kekuasaan kehakiman. John Marshall telah ditawari untuk menjadi hakim agung Amerika Serikat pada 1798, namun dia menolak dan memilih tetap praktik sendiri. Marshall justru merekomendasikan Bushrod Washington, yang kemudian menjadi teman setia Marshall di Mahkamah Agung. Sebelumnya, Marshall juga ditawari oleh Presiden Washington untuk menjadi Jaksa Agung Amerika Serikat pada 1795, namun ia menolaknya.

Marshall kemudian terpilih sebagai anggota House of Representative dari 4 Maret 1799 hingga 7 Juni 1800. Dia meninggalkan jabatan sebagai anggota parlemen dan mendukung Patrick Henry. Pada 7 Mei 1799, ia dinominasikan oleh Presiden Adam sebagai Secretary of States, namun nominasi ini dicabut diganti dengan mengangkat John Marshall sebagai Secretary of States menggantikan Timothy Pickering. Pengangkatan ini disetujui oleh Senat pada 13 Mei 1800. Jabatan Secretary of States dipegangnya dari tanggal 6 Juni 1800 sampai 4 Maret 1801. Semasa menjadi Secretary of States, Marshall mengarahkan negosiasi Konvensi 1800 yang menimbulkan ketegangan dengan Perancis.

Pada tahun berikutnya, 1801, Presiden Adams menominasikan John Marshall sebagai Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat menggantikan Oliver Ellsworth. Nominasi ini mendapatkan persetujuan Senat pada 27 Januari 1801 sehingga menjadi Ketua MA Amerika Serikat yang keempat.

Posisi ini sebelumnya ditawarkan kepada mantan Ketua Mahkamah Agung John Jay, namun ditolak karena melihat Mahkamah Agung kekurangan energi, bobot, dan martabat. Sebagai Ketua Mahkamah Agung, saat itu John Marshall merangkap jabatan sebagai Secretary of States hingga masa kepresidenan John Adams berakhir, dan untuk beberapa waktu atas permintaan Presiden Thomas Jafferson. Marshall menjadi Ketua MA selama 34 tahun yang merupakan Ketua MA terlama di Amerika Serikat.

Segera setelah menjadi Ketua MA, Marshall mengubah cara pembuatan keputusan. Semula, setiap hakim membuat dan mengumumkan pendapat secara terpisah (seriatim opinion). Di bawah kepemimpinan Marshall, MA mengadopsi praktik membuat satu opini tunggal dan pendapat berbeda jika ada.

Pada masa kepemimpinan John Marshall, MA menegaskan prinsip judicial review, yaitu MA memiliki kewenangan menyatakan tidak berlaku suatu ketentuan dalam undang-undang yang dibuat oleh Kongres dengan alasan bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat. Selain itu juga berkembang doktrin bahwa pengadilan negara bagian dapat mengesampingkan undang-undang negara bagian jika bertentangan dengan konstitusi federal. Dengan doktrin tersebut, kewibawaan MA meningkat sebagai satu cabang kekuasaan dari pemerintah federal, menekankan peran pengadilan negara bagian, dan menegaskan supremasi pemerintahan federal.

Doktrin judicial review dikukuhkan dalam putusan kasus Marbury v. Madison (1803) di mana MA membatalkan ketentuan dalam Judiciary Act of 1789 karena bertentangan dengan Konstitusi. Kasus lain adalah McCulloh v. Maryland (1819) yang menegaskan bahwa negara bagian tidak dapat memungut pajak atas institusi federal dan menguatkan kewenangan Kongres untuk membentuk Second Bank of United States walaupun tidak secara tegas ditentukan dalam Konstitusi. Kasus Cohens v. Virginia (1821) yang menentukan bahwa lembaga judikatif Federal dapat menerima upaya hukum atas putusan pengadilan negara bagian baik perdata maupun pidana.

Salah satu kasus sulit dan bernuansa politik yang dihadapi oleh Marshall saat menjabat sebagai Ketua MA adalah kasus yang terkait dengan Aaron Burr, Wakil Presiden dari Thomas Jefferson pada masa jabatan pertama (1801-1905). Burr, pada 1805 mencoba membeli lebih dari satu juta hektar lahan di wilayah Orleans. Dia juga bertemu dengan Brigadir Jenderal James Wilkinson, gubernur Lousiana dan agen rahasia Ratu Spanyol. Oleh karena itu, Burr dituduh terlibat dalam rencana pemisahan wilayah kepulauan dari Amerika Serikat dan akan menguasai Mexico. Permasalahan ini mengakibatkan Burr diadili di Mississippi dengan tuduhan telah melakukan pengkhianatan. Namun dia diputus bebas. Namun, Wilkinson kemudian memberikan salinan kiriman Burr kepada Jefferson dan pada November 1806 Jefferson mengumumkan penahanan Burr. Dengan perintah Jefferson, Burr dibawa ke Richmond untuk diadili.

Burr didakwa pada 24 Juni 1809 karena tindakan pengkhianatan terhadap Amerika Serikat dan penghasutan perang melawan Spanyol. Walaupun penuntut mengakui bahwa Burr tidak hadir dalam pertemuan konspiratif, namun dinyatakan bahwa dukungannya terlihat secara tidak langsung. Marshall menyatakan bahwa Burr tidak melakukan tindakan yang secara jelas merupakan pengkhianatan.

Marshall menjadi Ketua MA dalam enam masa kepresidenan, yaitu John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe, John Quincy Adams, dan Andrew Jackson. Selama itu, John Marshall tetap menjadi pendukung federalisme dan mempraktikkan pemerintahan Jaffersonian di masa kejayaannya. John Marshall berpastisipasi dalam lebih dari 1000 putusan serta menulis sendiri 519 opini putusan.

Pada saat kembali dari Washington D.C. musim semi 1835 dia menderita memar karena kecelakaan berolahraga. Kesehatannya semakin menurun. Pada Juni 1835 ia melakukan pengobatan di Philadelphia, Pensylvania. John Marshall meninggal pada 6 Juli 1835 pada usia 79 di Philadelphia. Marshall dikebumikan dekat istrinya, Mary Ambler Marshall di Shockhoe Hill Cemetary Richmond. Saat ini, rumah John Marshall berada di belakang perpustakaan Virginia menjadi rumah museum bersejarah yang terbuka untuk umum.

Nama John Marshall selalu dikenang di Amerika Serikat hingga saat ini. Patungnya ditempatkan di dalam gedung MA Amerika Serikat. Bahkan, hingga saat ini terdapat lima sekolah hukum yang menggunakan namanya, yaitu; The Marshall-Wythe School at the College of William and Marry di Williamsburg, Virginia; The Cleveland-Marshall College of Law di Cleveland, Ohio; John Marshall Law School di Atlanta, Georgia; The John Marshall Law School di Chicago, Illionis; dan Franklin and Marshall College. Tempat kelahiran Marshall saat ini menjadi taman dengan nama John Marshall Birthplace. Fauquier County juga menjadi bagian dari John Marshall Soil and Water Conservation District.***

Sumber:
John Marshall, www.wikipideafoundation.org.
John Marshall, www.supremecourthistory.org.
John Marshall, www.lva.lib.va.us.
John Marshall (1755-1835), www.let.rug.nl.
The Marshall-Case, www.let.rug.nl.
Marshall, John, www.barlebay.com.
John Marshall, www.ushistory.org.
John Marshall, eee.oyez.org

Oleh: M. Ali Safa’at, Dosen Fakultas Hukum Unibraw. Sumber: Jurnal Konstitusi, Vol. 4 No. 1, Maret 2007.

Selengkapnya.....

Machiavelli

Niccolo di Bernardo dei Machiavelli
(1469 – 1527)


Machiavelli dilahirkan di Florence pada 3 Mei 1469. Machiavelli anak dari seorang lawyer kaya, serta tumbuh di lingkungan budaya Florence yang sedang mekar, serta kekuasaan politik yang genius dari Lorenzo de’Medici. Machiavelli muda menjadi murid seorang guru bahasa latin, Paolo da Ronciglione. Dia kemuadian masuk Universitas di Florence dan mempelajari masalah-masalah humanisme.

Machiavelli hidup pada masa puncak perkembangan kebudayaan di Florence hingga mulai mengalami kemunduran. Periode tersebut diwarnai dengan instabilitas politik, ketakutan, invansi, intrik, termasuk kerajaan Vatikan, yang semuanya masuk dalam kancah perang politik Eropa terseret oleh dua negara besar, yaitu Spanyol dan Perancis.

Dia juga menyaksikan senja kala kekuasaan Medici pada saat Piero de’Medici diturunkan oleh Biarawan Dominican, Savanarola yang mendirikan Republik Florentine pada 1484. Selanjutnya, Republik kedua dibangun oleh Soderini pada 1498 setelah menjatuhkan Savanarola. Pada republik kedua inilah Machiavelli memulai karir sebagai sekretaris hingga dihancurkan oleh Spanyol pada 1512 yang mengembalikan kekuasaan Medici. Pada masa republik kedua ini, Machiavelli menjadi second chancellor dan sekretaris dari Chancellor Adriani. Machiavelli pada periode ini pernah ditugaskan ke Forli untuk menegosiasikan keberlanjutan hutang dengan Catherine Sforza pada 1499. Pada 1500, dikirim ke Perancis dan bertemu dengan Louis XII serta Kardinal Rouen. Pada 1502 dikirim ke Romagna sebagai duta untuk Cesare Borgia di mana pada saat itu Machiavelli menjadi saksi pembunuhan Borgia. Pengalamannya terhadap sosok Borgia ini mempengaruhi pemikiran politik Machiavelli.

Pada 1503, Machiavelli kembali ke Florence dan tahun berikutnya, 1504, menjalankan misi keduanya ke Perancis. Selain karir di bidang diplomatik, Machiavelli juga pernah menyampaikan suatu rencana reorganisasi militer kepada penguasa Pierre Sordini, dan diterima pada 1506. Pada 1508 dikirim kembali ke Bolzano untuk menemui Emperor Maximilian, serta pada 1510 kembali dikirim ke Perancis.

Pada saat Medici kembali berkuasa pada 1512, Machiavelli ikut dalam kejatuhan patronnya. Pada masa kekuasaan Medici ini, Machiavelli dapat dikatakan tidak memiliki komitmen atau jalur politik tertentu. Dia selalu tidak dapat dilihat sebagai pendukung politik tertentu. Dia bekerja dengan baik tanpa memerdulikan situasai politik kekuasaan. Namun, pemerintahan Medici tidak pernah mempercayai Machiavelli secara penuh karena pernah menjadi pejabat penting pada masa republik. Akhirnya, Machiavelli ditahan atas tuduhan konspirasi pada 1513 dan mendapatkan siksaan karena menolak semua tuduhan tersebut serta diasingkan di San Casciano. Walaupun akhirnya dimaafkan, namun diharuskan untuk berhenti dari kehidupan publik dan mencurahkan perhatian pada kesusateraan sehingga melahirkan karya-karya seperti Discourse on Livy, the Prince, the History of Florence, dan dua naskah drama.

Pada 1519, Machiavelli menjadi konsultan bagi Medici untuk pembuatan konstitusi baru Florence seperti yang ditawarkannya dalam Discources. Pada 1521 hingga 1525 Machiavelli diangkat dalam jasa diplomatik dan sebagai penulis sejarah. Setelah kekalahan Perancis di Pavia (1525), Italia tidak lagi memiliki harapan sebelum pasukan Charles V mengalami kemajuan, dan Machiavelli berusaha menghindari Florence dari invansi pasukan yang sedang dalam perjalanan menuju Roma. Pada Mei 1527, rakyat Florence kembali memaksa Medici keluar dari Florence dan memproklamasikan berdirinya republik, namun Machiavelli, kecewa karena tidak mendapatkan kesempatan dalam gerakan pembebasan, serta telah mengalami penurunan kesehatan hingga meninggal pada 20 Juni 1527.

***

Karya-karya Machiavelli tidak hanya di bidang politik, tetapi juga sejarah, yaitu; History of Florence, Discourse on the First Decade of Titus Livius, a Life of Castruccio Castrancani, dan History of the Affair of Lucca. Di bidang kesusasteraan, dia pernah menulis suatu tiruan dari the Golden Ass of Apuleius, the play Mandragola, serta Seven Books on the Art of War. Tentu saja diantara karya-karyanya yang paling banyak dikenal adalah The Prince (1932). Isu utama dalam buku ini adalah bahwa semua tujuan dapat diusahakan untuk membangun dan melestarikan kekuasaan sebagai tujuan akhir yang dapat dibenarkan. Dan seburuk-buruknya tindakan pengkhianatan adalah penguasa yang dijustifikasi oleh kejahatan dari yang diperintah.

The Prince dinyatakan terlarang oleh Paus Clement VIII.
Selengkapnya karya-karya Machiavelli dalam bahasa Italia meliputi; Discorso sopra le cose di Pisa (1499), Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati (1502), Del modo tenuto dal duca Valentino nell’ ammazzare Vitellozo Vitelli, Oliverotto da Fermo (1502), Discorso sopra la provisione del danaro (1502), Decennale primo (1506 poema in terza rima), Ritratti delle cose dell’Alemagna (1508-1512), Decennale secondo (1509), Ritratti delle cose di Francia (1510), Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (1512-1517), Il Principle (1513), Andria (1517), Mandragola (1518), Della lingua (1514), Clizia (1525), Belfagor arcidiavolo (1515), asino d’oro (1517), Dell’arte della guerra (1519-1520), Discorso sopra il riformare lo stato di Firenze (1520), Sommario delle cose della citta di Lucca (1520), Vita di castruccio Castracani da Lucca (1520), Istorie fiorentine (1520-1525), dan Frammenti storici (1525).

Karya-karya Machiavelli mengakibatkan banyak pihak yang menempatkannya sebagai salah satu pemikir brilian pada masa renaissance, sekaligus figur yang sedikit tragis. Pemikiran Machiavelli berkembang luas pada abad ke-16 dan ke-17 sehingga namanya selalu diasosiasikan penuh liku-liku, kejam, serta dipenuhi keinginan rasional yang destruktif. Tidak ada pemikir yang selalu disalahpahami dari pada Machiavelli. Kesalahpahaman tersebut terutama bersumber pada karyanya yang berjudul The Prince yang memberikan metode untuk mendapatkan dan mengamankan kekuasaan politik. Selain itu, juga terdapat karya lain yang banyak menjadi rujukan yaitu Discourses on the Ten Books of Titus Livy.

Terdapat tiga pandangan berbeda terhadap Machiavelli dilihat dari karya-karyanya. Pandangan pertama, menyatakan bahwa Machiavelli adalah pengajar kejahatan atau paling tidak mengajarkan immoralism dan amoralism. Pandangan ini dikemukakan oleh Leo Strauss (1957) karena melihat ajaran Machiavelli menghindar dari nilai keadilan, kasih sayang, kearifan, serta cinta, dan lebih cenderung mengajarkan kekejaman, kekerasan, ketakutan, dan penindasan.

Pandangan kedua, merupakan aliran yang lebih moderat dipelopori oleh Benedetto Croce (1925) yang melihat Machiavelli sekadar seorang realis atau pragmatis yang melihat tidak digunakannya etika dalam politik. Padangan ketiga yang dipelopori oleh Ernst Cassirer (1946), yang memahami pemikiran Machiavelli sebagai sesuatu yang ilmiah dan cara berpikir seorang scientist. Dapat disebutkan sebagai “Galileo of politics” dalam membedakan antara fakta politik dan nilai moral (between the facts of political life and the values of moral judgment).
***

Inovasi Machiavelli dalam buku Discourses on Livy dan The Prince adalah memisahkan teori politik dari etika. Hal itu bertolakbelakang dengan tradisi barat yang mempelajari teori politik dan kebijakan sangat erat kaitannya dengan etika seperti pemikiran Aristoteles yang mendefinisikan politik sebagai perluasan dari etika. Dalam pandangan barat, politik kemudian dipahami dalam kerangka benar dan salah, adil dan tidak adil. Ukuran-ukuran moral digunakan untuk mengevaluasi tindakan manusia di lapangan politik. Saat itu, Machiavelli telah menggunakan istilah la stato, yang berasal dari istilah latin status, yang menunjuk pada ada dan berjalannya kekuasaan dalam arti yang memaksa, tidak menggunakan istilah dominium yang lebih menunjuk pada kekuasaan privat.

Buku-buku abad pertengahan memberikan kepercayaan bahwa penggunaan kekuasaan politik hanya dibenarkan jika dimiliki oleh orang-orang yang memiliki karakter memenuhi nilai-nilai luhur. Jika pemegang kekuasaan menginginkan kedamaian dan tetap menduduki jabatannya, harus bertindak sesuai dengan standar kebaikan dan etika. Mereka hanya akan dipatuhi sepanjang menunjukkan pemenuhan nilai-nilai moral.

Adalah Machiavelli yang pertama kali mendiskusikan fenomena sosial politik tanpa merujuk pada sumber-sumber etis ataupun hukum. Inilah pendekatan pertama yang bersifat murni scientific terhadap politik. Bagi Machiavelli, politik hanya berkaitan dengan satu hal semata, yaitu memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Hal lainnya, seperti agama dan moralitas, yang selama ini dikaitkan dengan politik sesungguhnya tidak memiliki hubungan mendasar dengan politik, kecuali bahwa agama dan moral tersebut membantu untuk mendapat dan mempertahankan politik. Keahlian yang dibutuhkan untuk mendapat dan melestarikan kekuasaan adalah perhitungan. Seorang politikus mengetahui dengan benar apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dikatakan dalam setiap situasi.

Machiavelli mengakui bahwa hukum yang baik dan tentara yang baik merupakan dasar bagi suatu tatatan sistem politik yang baik. Namun karena paksaan dapat menciptakan legalitas, maka dia menitikberatkan perhatian pada paksaan. Karena tidak akan ada hukum yang baik tanpa senjata yang baik, maka Machiavelli hanya akan membicarakan masalah senjata. Dengan kata lain, hukum secara keseluruhan bersandar pada ancaman kekuatan yang memaksa. Otoritas merupakan hal yang tidak mungkin jika terlepas dari kekuasaan untuk memaksa. Oleh karena itu, Machiavelli menyimpulkan bahwa ketakutan selalu tepat digunakan, seperti halnya kekerasan yang secara efektif dapat mengontrol legalitas. Seseorang akan patuh hanya karena takut terhadap suatu konsekuensi, baik kehilangan kehidupan atau kepemilikan. Argumentasi Machiavelli dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa politik secara keseluruhan dapat didefinisikan sebagai supremasi kekuasaan memaksa. Otoritas adalah suatu hak untuk memerintah.

Dalam the Prince digambarkan cara-cara agar seorang individu dapat memperoleh dan mempertahankan kekuasaan negara. Situasi sosial dan politik dalam buku tersebut dilukiskan dalam kondisi yang sangat tidak dapat diprediksi dan mudah berubah. Hanya orang hebat dengan pikiran penuh perhitungan yang dapat menaklukkan kondisi sosial politik tersebut. Penolakan Machiavelli terhadap penghakiman etis dalam politik mengakibatkan pemikirannya disebut sebagai pemikiran renaisance yang anti-Christ.

Citra Machiavelli yang menentang kekuasaan gereja juga terlihat dalam buku the Discourse yang secara jelas menyatakan bahwa bahwa Kristianitas konvensional melemahkan manusia dari kekuatan yang diperlukan untuk menjadi masyarakat sipil yang aktif. Dalam the Prince juga terdapat penghinaan, disamping penghormatan, terhadap kondisi gereja dan kepausan pada saat itu. Pandangan-pandangan Machiavelli mengakibatkan beberapa penulis seperti Sullivan (1996) dan Anthony Parel (1992) berpendapat bahwa Machiavelli adalah penganut agama pagan seperti masyarakat Romawi kuno.

Untuk memahami pemikiran Machiavelli, negara tidak boleh dipikirkan dalam kaca mata etis, tetapi dengan kaca mata medis. Pada saat itu, Italia sedang menderita dan menyedihkan, sedangkan Florentine dalam bahaya besar. Untuk itu negara harus dibuat menjadi kuat bukan dengan pendekatan etis tetapi medis. Rakyat yang berkhianat harus diamputasi sebelum menginfeksi seluruh negara (seditious people should be amputated before they infect the whole state). Machiavelli melihat politik seperti kondisi medan perang yang harus ditaklukkan.

Nilai (virtú), dalam bahasa Machiavelli dipahami sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan keinginannya dalam situasi sosial yang berubah melalui kehendak yang kuat, kekuatan, serta perhitungan dan strategi yang brilliant. Bahkan, untuk mendapatkan cinta seorang perempuan (Fortune), seorang raja yang idela tidak meminta atau memohon, tetapi mengambilnya secara fisik dan melakukan apapun yang dia mau. Skandal tersebut melambangkan potensi manusia yang sangat kuat di lapangan politik.

Virtú, dalam konsepsi Machiavelli adalah kualitas personal yang dibutuhkan oleh seorang raja untuk mengelola negaranya dan meningkatkan kekuasaannya. Raja harus memiliki kualitas virtú yang paling tinggi, bahkan jika dibutuhkan untuk dapat bertindak sangat jahat. Untuk dapat menjadi seseorang yang memiliki kualitas virtú, raja harus bersifat fleksibel (flexible disposition). Orang yang sesuai untuk memegang kekuasaan menurut Machiavelli adalah seseorang yang dapat melakukan berbagai tindakan dari yang baik hingga yang buruk. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan Virtú adalah segala hal yang terkait dengan kekuasaan. Penguasa Virtú dituntut untuk memiliki kompetensi menjalankan kekuasaan. Memiliki Virtú berarti memiliki kemampuan atas segala aturan yang terkait dengan menjalankan kekuasaan secara efektif. Virtú adalah kekuasaan politik.

Konsepsi lain yang menghubungkan antara Virtú dengan pelaksanaan kekuasaan yang efektif adalah Fortuna. Fortuna adalah musuh dari tatanan politik, merupakan ancaman bagi keselamatan dan keamanan negara. Penggunaan konsep fortuna ini menimbulkan banyak perdebatan. Secara konvensional, fortuna diartikan sebagai keramahan, sesuatu yang lunak dan tidak berbahaya, tetapi juga sifat ketuhanan yang berubah-ubah sebagai sumber dari kebaikan sekaligus keburukan manusia. Sedangkan Machiavelli mengartikan fortuna sebagai kedengkian dan sumber kesengsaraan manusia yang tidak dapat ditoleransi (uncomprommising fount of human misery), penderitaan, dan musibah. Jika fortuna menentukan kemajuan yang dicapai umat manusia, maka tidak ada seorangpun yang dapat bertindak secara efektif berhadapan dengan ketuhanan.

Dia menggambarkan fortuna menyerupai “satu dari sungai kita yang merusak, yang pada saat marah akan mengubah daratan menjadi danau, meruntuhkan pohon dan bangunan, mengambil dunia dari satu titik dan meletakkannya pada titik lain; semua orang melarikan diri sebelum banjir; semua orang marah dan tidak ada yang dapat menolak” (one of our destructive rivers which, when it is angry, turn the plains into lakes, throws down the trees and buildings, takes earth from one spot, puts it in another; everyone flees before the flood; everyone yields to its fury and nowhere can repel it). Kemarahan dan musibah tersebut tidak berarti berada di luar kekuasaan manusia. Sebelum hujan tiba, masih mungkin untuk melakukan sesuatu untuk mengalihkan atau mengubah konsekuensinya. Gambaran tersebut dikemukanan oleh Machiavelli untuk menyatakan bahwa fortuna dapat diatasi oleh manusia, namun harus dengan persiapan dengan Virtú dan kebijakan.

Kesuksesan politik bergantung kepada apresiasi berjalannya fortuna. Pengalaman Machiavelli mengajarkan bahwa adalah lebih baik bergerak cepat (impetuous) dari pada berhati-hati, karena fortuna adalah seorang perempuan dan diperlukan untuk menempatkannya di bawah kita, mengacaukan dan menganiayanya. Dengan kata lain, fortuna menuntut respon kekerasan dari mereka yang hendak mengontrolnya.
***

Jika buku the Prince banyak menimbulkan perdebatan, maka tidak demikian halnya dengan buku the Discourses on the Ten Books of Titus Livy yang oleh banyak ahli dipandang mewakili komitmen dan kepercayaan politik pribadi Machiavelli, khususnya terhadap republik. Dalam semua karyanya, secara konsisten Machiavelli membagi tatanan kehidupan sipil dan politik menjadi yang bersifat minimal dan yang penuh yang mempengaruhi pencapaian kehidupan bersama.

Tatanan konstitusional yang minimal adalah di mana subyek hidup dengan aman (vivere sicuro), diatur oleh pemerintah yang kuat yang senantiasa mengawasi perkembangan bangsawan dan rakyatnya, namun diimbangi dengan mekanisme hukum dan institusional lainnya. Sedangkan tatanan konstitusional yang penuh, tujuan tatanan politik adalah untuk kebebasan masyarakat (vivere libero) yang diciptakan secara aktif oleh partisipasi dan interaksi antara kaum bangsawan dan rakyat.

Selama kariernya sebagai sekretaris dan diplomat pada Republik Florentine, Machiavelli mendapatkan pengalaman di lingkungan inti pemerintahan Perancis yang menurut pandangannya adalah model konstitusional minimal (the “secure” [but not free] polity). Machiavelli melihat kerajaan Perancis dan Rajanya memiliki dedikasi terhadap hukum. Dia menyatakan bahwa kerajaan Perancis merupakan kerajaan yang pada saat itu paling baik pengaturan hukumnya. Raja Perancis dan para bangsawan yang berkuasa dikontrol oleh aturan hukum yang dilaksanakan oleh otoritas independen dari parlemen. Oleh karena itu, kesempatan adanya tindakan tirani yang tak terkendali dapat dieliminasi.

Bagaimanapun bagusnya penataan dan kepatuhan hukum dalam rezim yang demikian, menurut pandangan Machiavelli tidak sesuai dengan vivere libero. Sepanjang terdapat kehendak publik untuk mendapatkan kebebasannya, raja yang tidak dapat memenuhinya harus meneliti apa yang dapat membuat mereka menjadi bebas. Dia menyimpulkan bahwa beberapa individu menginginkan kebebasan hanya untuk dapat memerintah yang lain. Sebaliknya, sebagian besar mayoritas rakyat mengalami kebingungan antara kebebasan dan keamanan, membayangkan bahwa keduanya adalah identik. Namun ada juga yang menginginkan kebebasan untuk tujuan hidup dengan aman (vivere sicuro).Machiavelli kemudian menyatakan bahwa rakyat hidup dengan aman (vivere sicuro) tanpa alasan lain dibanding dengan rajanya yang terikat hukum guna memberikan keamanan bagi seluruh rakyat. Karakter kepatuhan terhadap hukum dari rezim Perancis adalah untuk memastikan keamanan, namun keamanan tersebut jika diperlukan tidak boleh dicampurkan dengan kebebasan. Inilah batasan dari aturan dari monarkhi, bahkan untuk kerajaan yang paling baik, tidak akan dapat menjamin rakyatnya dapat diperintah dengan tenang dan tertib.

sumber: Jurnal Konstitusi vol. 4 no. 3 (september 2007) hal. 169-176

Selengkapnya.....

HANS KELSEN

A. SEJARAH SINGKAT KEHIDUPAN HANS

KELSEN

Hingga saat ini hanya terdapat satu biografi lengkap tentang Hans Kelsen yang disusun oleh Rudolf Aladár Métall, Hans Kelsen: Leben und Werk diterbitkan tahun 1969. Hans Kelsen dilahirkan dari pasangan kelas menengah Yahudi berbahasa Jerman di Prague pada tanggal 11 Oktober 1881. Saat berusia tiga tahun, Kelsen dan keluarganya pindah ke Wina dan menyelesaikan masa pendidikannya. Kelsen adalah seorang agnostis, na­mun pada tahun 1905 Kelsen pindah agama menjadi Katolik demi menghindari masalah integrasi dan ke­lancaran karir akademiknya. Namun identitas Kelsen se­bagai keturunan Yahudi tetap saja mendatangkan ba­nyak masalah dalam hidupnya. Kelsen pada awalnya ada­lah pengacara publik yang berpandangan sekuler ter­hadap hukum sebagai instrumen mewujudkan ke­damai­an. Pan­dangan ini diinspirasikan oleh kebijakan toleransi yang dikembangkan oleh rezim Dual Monarchy di Habs­burg.[1]

Sejak kecil Kelsen sesungguhnya lebih tertarik pada bidang ilmu klasik dan humanisme seperti filsafat, sastra, logika, dan juga matematika. Ketertarikan inilah yang sangat mempengaruhi karya-karyanya kemudian. Tahun 1906 Kelsen memperoleh gelar Doktor di bidang hukum. Pada tahun 1905 Kelsen menerbitkan buku per­tamanya berjudul Die Staatslehre des Dante Ali­ghieri. Pada tahun 1908 dia mengikuti seminar di Hei­delberg yang diselenggarakan oleh Georg Jellinek. Tahun 1911 Kel­sen mengajar di University of Vienna untuk bi­dang hu­kum publik dan filsafat hukum dan me­nye­lesaikan karya Hauptprobleme der Staats­rechtslehre. Pada tahun 1914 Kelsen menerbitkan dan menjadi editor the Aus­trian Journal of Public Law.[2]

Selama perang dunia pertama, Kelsen menjadi pe­­nasehat untuk departemen militer dan hukum (mili­tary and justice administration). Tahun 1918 dia men­jadi associate professor di bidang hukum pada Uni­ver­sity of Vienna dan tahun 1919 menjadi profesor penuh di bidang hukum publik dan hukum administrasi. Pada tahun 1919, saat berakhirnya monarkhi Austria, Chan­cellor pemerintahan republik pertama, Karl Renner, mem­­percayai Kelsen menjadi penyusun konstitusi Aus­tria. Hal ini karena kedekatan Kelsen dengan Partai Sosial Demokrat (Social Democratic Party/SDAP) mes­ki­­pun secara formal Kelsen tetap netral karena tidak per­nah menjadi anggota partai politik.

Draft konstitusi yang berhasil disusun, diterima dengan baik tanpa perubahan berarti baik oleh SDAP maupun oleh kelompok Sosialis Kristen (Christian So­cialist) dan Nasionalis Liberal (Liberal Nationalist) yang kemudian bersama-sama membentuk pemerin­tahan ko­a­­­lisi. Draft konstitusi tersebut kemudian di te­tap­kan men­jadi Konstitusi 1920. Tahun 1921 Kelsen di­tunjuk se­bagai anggota Mahkamah Konstitusi Austria.[3]

Memasuki tahun 1930 muncul sentimen anti-Semitic di kalangan Sosialis Kristen sehingga Kelsen di­ber­hentikan dari anggota Mahkamah Konstitusi Austria dan pindah ke Cologne. Di sini Kelsen mengajar Hukum Internasional di University of Cologne, dan menekuni bidang khusus Hukum Internasional positif. Tahun 1931 dia mempublikasikan karyanya Wer soll der Hűter des Verfassung sei?. Tahun 1933 saat Nazi berkuasa situasi berubah cepat dan Kelsen dikeluarkan. Bersama dengan istri dan dua putrinya Kelsen kemudian pindah ke Je­newa pada tahun 1933 dan memulai karir akademik di the Institute Universitaire des Hautes Etudes Inter­national hingga tahun 1935. Di samping itu, Kelsen juga mengajar Hukum Internasional di University of Prague pada tahun 1936, namun kemudian harus keluar karena sentimen anti-semit di kalangan mahasiswanya.[4]

Pecahnya perang dunia kedua dan kemungkinan terlibatnya Switzerland dalam konflik tersebut memo­tivasi Kelsen pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1940. Kelsen, sebagai research associate, mengajar di Harvard University tahun 1940 sampai tahun 1942. Pada tahun 1942, dengan dukungan Roscoe Pound yang me­ngakui Kelsen sebagai ahli hukum dunia, Kelsen men­jadi visiting professor di California University, Barkeley, namun bukan di bidang hukum, tetapi di de­par­temen ilmu politik. Dari tahun 1945 sampai 1952 menjadi pro­fesor penuh, dan pada tahun 1945 itulah Kelsen menjadi warga negara Amerika Serikat dan menjadi penasehat pada United Nation War Crimes Commission di Was­hington dengan tugas utama menyiapkan aspek hukum dan teknis pengadilan Nuremberg. Dia juga menjadi visiting professor di Geneva, Newport, The Hague, Vien­na, Copenhagen, Chicago, Stockholm, Helsinkfors, dan Edinburg, serta memperoleh 11 gelar doktor honoris causa dari Utrecht, Harvard, Chicago, Mexico, Berkeley, Salamanca, Berlin, Vienna, New York, Paris dan Salz­burg. Kelsen tetap aktif dan produktif setelah pensiun pa­da tahun 1952. Kelsen tinggal di Amerika Serikat hingga akhir hayatnya pada tahun 1973. Kelsen me­ninggal di Barkeley, 19 April 1973 pada usia 92 tahun dengan meninggalkan sekitar 400 karya[5]. Karya-karya Kelsen di antaranya adalah:[6]

Umum

1. Théorie générale de droit international public. Pro­blèmes choisis., 42 RdC (1932, IV) 116.

2. Principles of International Law. (1952, 2nd ed. Re­vised and edited by Tucker, 1966).

3. Théorie du Droit International Public., 84 RdC (1953, III) 1.

4. Allgemeine Theorie der Normen [General Theory of Norms] (1979)-an index is available separately (1989); tr. M. Hartney.

5. Essays in Legal and Moral Philosophy, sel. O. Wein­berger (1973), pp. 216-27.

6. The Communist Theory of Law (1955). Mostly a cri­tique of the collection Soviet Legal Philosophy, tr. H. Babb (1951).

7. The Function of a Constitution’ (1964), tr. I. Stewart in Tur and Twining.

8. General Theory of Law and State (tr. A. Wedberg 1945, reissued 1961).

9. Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze [Major Problems in The­ory of the Law of the State, Approached from Theory of the Legal Statement] (1911; 2nd edn. 1923, reissued 1960).

10. Pure Theory of Law (1967 - translation by M. Knight of RR2).

11. Reine Rechtslehre: Einleitung in die Rechtswis-senschaftliche Problematik [Pure Theory of Law: Introduction to the Problematic of Legal Science] (1st edn. 1934); tr. B.L. and S.L. Paulson, Introduction to the Problems of Legal Theory (forthcoming). The French translation, Théorie Pure du Droit (1953), tr. H. Thévenaz.

12. Reine Rechtslehre (2nd edn. 1960—tr. as PTL).

13. What is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science. Collected Essays (1957).

14. H. Kelsen, A. Merkl and A. Verdross, Die Wiener rechts­theoretische Schule [The Vienna School of Le­gal Theory], ed. H. Klecatsky et al. (1968, in 2 vols).

Kedaulatan

1. Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts (1920).

2. Der Wandel des Souveränitätsbegriffs., 2 Studi filo­sofico-giuridici dedicati a Giorgio Del Vecchio (1931) 1.

3. Sovereignty and International Law., 48 The George­town Law Journal (1960) 627.

4. Souveränität., Wörterbuch des Völkerrechts (1962) 278.

Sanksi

Unrecht und Unrechtsfolge im Völkerrecht., 12 Zeit­s­chrift für öffentliches Recht (1932) 481.

Hubungan Hukum Internasional dan

Hukum Nasional

1. Staat und Völkerrecht., 4 Zeitschrift für öffen­t­liches Recht (1925) 207.

2. Les rapports de système entre le droit interne et le droit international public., 14 RdC (1926, IV) 231.

3. La transformation du droit international en droit interne., 43 Revue générale de droit interna­tional public (1936) 5.

4. Zur Lehre vom Primat des Völkerrechts., 12 Revue internationale de la théorie du droit (1938) 211.

5. Die Einheit von Völkerrecht und staatlichem Recht., 19 Zeitschrift für ausländisches öffent­liches Recht (1958) 234.

Sumber Hukum

1. Völkerrechtliche Verträge zu Lasten Dritter., 14 Prager Juristische Zeitschrift (1934) 419.

2. Contribution à la théorie du traité international., 10 Revue internationale de la théorie du droit (1936) 253.

3. Théorie du Droit International Coutumier., Fest­schrift für Franz Weyer (1939) 85.

4. The Basis of Obligation in International Law., Estu­dios de Derecho Internacional - Homenaje al Profes­sor Camilo Barcia Trelles (1958) 103.

Covenant of the League of Nations:

1. Zur rechtstechnischen Revision des Völkerbund-statutes., 17 Zeitschrift für öffentliches Recht (1937) 401, 590.

2. Zur Reform des Völkerbundes (1938).

3. Legal Technique in International Law (1939).

4. Revision of the Covenant of the League of Na­tions., A Symposium of the Institute of World Or­ganization (1942) 392.

World Organizations:

1. The Legal Process and International Order (1934).

2. Die Technik des Völkerrechts und die Orga­ni­sation des Friedens., 14 Zeitschrift für öffent­liches Recht (1935) 240.

3. The Essential Conditions of International Jus­tice., Pro­ceedings of the American Society of Interna­tional Law (1941) 70.

4. The Principle of Sovereign Equality of States as a Ba­sis for International Organisation., 53 The Yale Law Journal (1944) 207.

Kedamaian

1. Law and Peace in International Relations (1942).

2. Compulsory Adjudication of International Dis­putes., 37 AJIL (1943) 397.

3. Peace through Law (1944).

United Nations:

1. The Law of the United Nations (1950).

2. Recent Trends in the Law of the United Nations. A Supplement to .The Law of the United Nations. (1951).

3. Limitations on the Functions of the United Na­tions, 55 The Yale Law Journal (1946) 997.

4. The Preamble of the Charter. A Critical Analysis., 8 The Journal of Politics (1946) 134.

5. General International Law and the Law of the United Nations. The United Nations - Ten Years. Legal Progress (1956).

6. Organization and Procedure of the Security Council of the United Nations., 59 Harvard Law Review (1946) 1087.

7. Sanctions in International Law under the Charter of the United Nations., 31 Iowa Law Review (1946) 499.

8. Collective Security under International Law (1957).

Masalah-Masalah Khusus

1. Collective and Individual Responsibility in Interna­tional Law with Particular Regard to Punishment of War Criminals., 31 California Law Review (1943) 530.

2. Will the Judgement in the Nuremberg Trial Cons­titute a Precedent in International Law?., 1 The Inter­national Law Quarterly (1947) 153.

3. Austria: Her Actual Legal Status and Re-esta­blishment as an Independent State. (1944).

4. Recognition in International Law. Theoretical Obser­vations., 35 AJIL (1941) 605.

5. The Essence of International Law., The Relevance of International Law. Essays in Honor of Leo Gross. (1968) 85.

B. POKOK-POKOK PEMIKIRAN HANS KELSEN

Jika dilihat karya-karya yang dibuat oleh Hans Kelsen, pemikiran yang dikemukakan meliputi tiga ma­salah utama, yaitu tentang teori hukum, negara, dan hukum internasional. Ketiga masalah tersebut sesung­guhnya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya ka­rena saling terkait dan dikembangkan secara konsisten berdasarkan logika hukum secara formal. Logika formal ini telah lama dikembangkan dan menjadi karakteristik utama filsafat Neo-Kantian yang kemudian berkembang menjadi aliran strukturalisme.[7] Teori umum tentang hu­kum yang dikembangkan oleh Kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis (nomostatics) yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum, dan aspek dinamis (nomodinamic) yang melihat hukum yang mengatur per­buatan tertentu.

Friedmann mengungkapkan dasar-dasar esensial dari pemikiran Kelsen sebagai berikut:[8]

1. Tujuan teori hukum, seperti tiap ilmu penge­ta­huan, adalah untuk mengurangi kekacauan dan ke­majemu­kan menjadi kesatuan.

2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya.

3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.

4. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.

5. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus. Hu­bungan antara teori hukum dan sistem yang khas da­ri hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.

Pendekatan yang dilakukan oleh Kelsen, disebut The Pure Theory of Law, mendapatkan tempat tersendiri karena berbeda dengan dua kutub pendekatan yang ber­beda antara mahzab hukum alam dengan positivisme em­piris. Beberapa ahli menyebut pemikiran Kelsen se­bagai “jalan tengah” dari dua aliran hukum yang telah ada sebelumnya.

Empirisme hukum melihat hukum dapat di­reduksi sebagai fakta sosial. Sedangkan Kelsen ber­pen­dapat bahwa interpretasi hukum berhubungan dengan norma yang non-empiris. Norma tersebut memiliki struk­tur yang membatasi interpretasi hukum. Di sisi lain, berbeda dengan mahzab hukum alam, Kelsen berpen­dapat bahwa hukum tidak dibatasi oleh pertimbangan moral.[9] Tesis yang dikembangkan oleh kaum empiris disebut dengan the reductive thesis, dan antitesisnya yang dikembangkan oleh mahzab hukum alam disebut dengan normativity thesis. Stanley L. Paulson membuat skema berikut ini untuk menggambarkan posisi Kelsen di antara kedua tesis tersebut terkait dengan hubungan hukum dengan fakta dan moral:[10]

Law and Fact Law and Morality	normativity thesis (separability of law and fact)	reductive thesis (inseparability of law and fact)
Morality thesis (inseparability of law and morality)	Natural law theory	-
Separability thesis (separability of law and morality)	Kelsen’s Pure Theory of Law	Empirico-positivist theory of law

Kolom vertikal menunjukkan hubungan antara hukum dengan moralitas sedangkan baris horisontal menunjukkan hubungan antara hukum dan fakta. Tesis utama hukum alam adalah morality thesis dan nor­mativity thesis, sedangkan empirico positivist adalah separability thesis dan reductive thesis. Teori Kelsen adalah pada tesis separability thesis dan normativity thesis, yang berarti pemisahan antara hukum dan mo­ralitas dan juga pemisahan antara hukum dan fakta. Se­dangkan kolom yang kosong tidak terisi karena jika diisi akan menghasilkan sesuatu yang kontradiktif, sebab ti­dak mungkin memegang reductive thesis bersama-sama dengan morality thesis.[11]

Pada dua bab berikutnya akan disajikan teori umum tentang hukum yang terutama dikemukakan oleh Kelsen melalui buku General Theory of Law and State[12] khususnya pada bagian pertama, yaitu konsep hukum. Pembahasan dilakukan dengan membandingkannya de­ngan dua buku utama lainnya, yaitu Introduction to the Problems of Legal Theory[13] dan Pure Theory of Law[14], serta pembahasan yang dilakukan oleh beberapa ahli hu­kum lainnya.

Teori tertentu yang dikembangkan oleh Kelsen dihasilkan dari analisis perbandingan sistem hukum po­sitif yang berbeda-beda, membentuk konsep dasar yang da­pat menggambarkan suatu komunitas hukum. Ma­salah utama (subject matter) dalam teori umum adalah norma hukum (legal norm), elemen-elemennya, hu­bungan­nya, tata hukum sebagai suatu kesatuan, struk­turnya, hubungan antara tata hukum yang berbeda, dan akhirnya, kesatuan hukum di dalam tata hukum positif yang plural. The pure theory of law menekankan pada pem­bedaan yang jelas antara hukum empiris dan keadil­an transendental dengan mengeluarkannya dari ling­kup ka­jian hukum. Hukum bukan merupakan mani­festasi da­ri otoritas super-human, tetapi merupakan su­a­tu teknik sosial yang spesifik berdasarkan pengalaman manusia.

The pure theory of law menolak menjadi kajian metafisis tentang hukum. Teori ini mencari dasar-dasar hukum sebagai landasan validitas, tidak pada prinsip-prinsip meta-juridis, tetapi melalui suatu hipotesis yuri­dis, yaitu suatu norma dasar, yang dibangun dengan analisis logis berdasarkan cara berpikir yuristik aktual. The pure theory of law berbeda dengan analytical juris­prudence dalam hal the pure theory of law lebih kon­sisten menggunakan metodenya terkait dengan masalah konsep-konsep dasar, norma hukum, hak hukum, kewa­jiban hukum, dan hubungan antara negara dan hukum.[15]

(Sumber: Jurnal Konstitusi, Vol III No 3, September 2006)

---

[1] Agustin E. Ferraro, Book Review-Kelsen’s Highest Moral Ideal, Ger­man Law Journal No. 10 (1 October 2002).

[2] Nicoletta Bersier Ladavac, Hans Kelsen (1881–1973): Biographical Note and Bibliography, Thémis Centre d’Etudes de Philosophie, de Sociologie et de Théorie du Droit, 8, Quai Gustave-Ador, Genéve.

[3] Ferraro, Op.Cit., Ladavac, Op.Cit.

[4] Ibid.

[5] Ian Stewart menyebut karya Kelsen lebih dari 300 buku dalam tiga bahasa. Lihat, Ian Stewart, The Critical Legal Science of Hans Kelsen, Journal of Law and Society, 17 (3), 1990, hal. 273–308.

[6] Ferraro, Op.Cit., Ladavac. Op.Cit.

[7] Zoran Jelić, A Note On Adolf Merkl’s Theory Of Administrative Law, Journal Facta Universitatis, Series: Law and Politics, Vol. 1, No. 2, 1998, hal. 147. Bandingkan dengan Michael Green, Hans Kelsen and Logic of Le­gal Systems, 54 Alabama Law review 365 (2003), hal. 368.

[8] W. Friedmann, Teori & Filasafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I), Judul Asli: Legal Theory, Penerjemah: Mohamad Ari­fin, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 170.

[9] Green, Op.Cit., hal. 366.

[10] Stanley L. Paulson, On Kelsen’s Place in Jurispruden, Introduction to Hans Kelsen, Introduction To The Problems Of Legal Theory; A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law, Trans­lated by: Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, (Oxford: Cla­rendon Press, 1992), hal. xxvi.

[11] Ibid.

[12] Hans Kelsen, General Theory of Law and State, translated by: Anders Wedberg, (New York: Russell & Russell, 1961).

[13] Hans Kelsen, Introduction, Op.Cit.

[14] Hans Kelsen, Pure Theory Of Law, Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition, Translated by: Max Knight, (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1967).

[15] Kelsen, General Theory, Op.Cit., hal. xiv–xvi.

Selengkapnya.....