KONTROVERSI FORUM PASIFIK BARAT
Oleh Budi H. Wibowo
Presiden Abdurrahman Wahid belum lama ini mengeluarkan statemen dalam bentuk usulan, untuk membentuk sebuah forum yang beranggotakan beberapa negara, Indonesia, Australia, Papua New Guinea (PNG), Selandia Baru, dan East Timor, dengan nama Forum Pasifik Barat (FPB). Usulan yang terkesan begitu mendadak itu, ternyata memiliki kronologis unik, dikarenakan adanya pertentangan mendasar antara Gus Dur (Indonesia) dan mantan Perdana Menteri Lee Kuan Yew (Singapura).
Apay yang dapat ditangkap dan dicermati dari usulan Gus Dur itu, masih menjadi pertanyaan elit politik nasional dan juga oleh dunia internasional. Alasan yang mendasari usulan itu, dilihat masing berupa gelembung ide yang masih mentah (Media Indonesia, 11/12/2000). Maka muncullah anggapan dan tanggapan dari kalangan tertentu dalam menyikapi hal tersebut. Ada yang meresponnya dan juga ada yang tidak seperti halnya Australia sendiri.
Sejauh ini, sesuai dengan perkembangan belum ada tanggapan yang cukup signifikan mengenai FPB. Bila kita coba terjemahkan dari usulan tentang FPB ini, dalam konteks menciptakan sebuah kekuatan baru untuk mengantisipasi atau mengimbangi kekuatan-kekuatan system dunia yang ada, adalah sangat urgen. Dengan pengertian bahwa dibentuknya sebuah kekuatan baru, apakah merupakan implikasi dari kebutuhan ataukah sebatas menciptakan bargain yang mengarah pada agregasi kepentingan blok tertentu saja.
Anggapan atau asumsi yang ada dari usulan FPB tidak terlepas dari kepentingan Indonesia (Gus Dur) untuk mengubah atmosfer konfigurasi dan konspirasi kekuatan dunia. Yang perlu dicermati, bahwa permasalahan wilayah di Pasifik memang belum tuntas sampai sekarang, bukan hanya sebatas bagian barat Pasifik saja, tetapi juga keseluruhan wilayah trans-Pasifik. Khusus pada tataran pertahanan dan keamanan, wilayah Pasifik bukan hanya masalah sempit mengenai penempatan militer, keamanan dalam pengertian yang paling luas dan paling penting adalah masalah membantu perkembangan ikatan aliansi bagi yang lain berdasarkan kepentingan bersama.
Korelasi dari munculnya usulan FPB bila termanifestasikan betul-betul menjadi kekuatan baru, akan berimplikasi pada berubahnya konfigurasi kekuatan dunia. Kelemahan dan kelebihan dari FPB harus dipahami secara detail, untuk mengupas dampak dan aspek-aspek yang mempengaruhinya. Yang harus diketahui bahwa mengenali dan menanggapi perkembangan baru yang sangat penting di Pasifik belum menjadi perhatian utama Amerika. Walau selama hampir satu abad Amerika pernah terlibat dalam perang besar di Pasifik; Vietnam, Korea, dua perang dunia, dan sebelumnya perang Spanyol-Amerika. Namun, tidak satu kelompok pun yang melihat bahwa konflik Pasifik ini sedang dating.
Perlu Waktu
Tercatat cukup banyak terjadi pergolakan di wilayah Pasifik, seperti kudeta militer di Fiji tahun 1987, pemberontakan di Bougenville –salah satu daerah di PNG—tahun 1989, percobaan kudeta di Vanuatu tahun 1988, dan pembunuhan dua tokoh Kanak Modern di Kaledonia Baru tahun 1989 di Pasifik Selatan. Sedangkan, di Pasifik Barat, antara lain percobaan kudeta militer di Indonesia tahun 1965, upaya dis-integrasi East Timor tahun 1999, yang semua itu mengarah pada tindak kekerasan fisik. Upaya untuk mencoba meredakan, minimal memberikan ‘ruang’ interaksi yang sehat antara negara-negara di Pasifik adalah awal yang relatif baik, sebagai wujud dari terbangunnya kekuatan negara-negara di Pasifik.
Akan tetapi, semua itu dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal masing-masing negara di Pasifik. Sedangkan, faktor tekanan (pressure), ancaman dan juga power dari luar, masih harus dihitung, untuk memperoleh suatu formulasi strategi bersama (baca: Pasifik Barat).
Usulan FPB, menjadi menarik ketika kemudian apa sesungguhnya maksud di balik semua yang diinginkan Gus Dur. Bahwa timbulnya tanggapan yang controversial dari berbagai pihak adalah wajar, karena usulan FPB itu masih perlu untuk diperdebatkan dan di-breakdown keseluruhannya. Dari kontroversi yang ada mengenai FPB, muncul pertanyaan, alas an apa sebenarnya yang menjadikan Gus Dur mengusulkan dibentuknya FPB tersebut. Kemudian sejauhmana FPB dibutuhkan, khususnya bagi negara di kawasan Pasifik Barat, dan umumnya bagi dunia internasional.
FPB sebagai keputusan Presiden Gus Dur adalah manuver politik luar negeri yang dimainkan dan di-move-kan dengan maksud menarik perhatian dunia internasional, agar kembali memperhatikan kekuatan negara di kawasan Pasifik, terutama di Pasifik Barat. Ataukah, FPB merupakan sebatas euphoria dari kekecewaan Gus Dur terhadap Singapura yang tidak sevisi dalam menanggapi persoalan-persoalan ekonomi Indonesia? Sejarah mencatat bahwa dinamika yang berlangsung di kawasan Pasifik Barat begitu fluktuatif, sangat dipengaruhi berbagai faktor. Indonesia sendiri dengan kepemimpinan Gus Dur, sangat ambivalen pada tataran gaya dan perilaku serta sikap kepemimpinannya. Sehingga tidak jarang terjadi berbagai sikap kontroversi dalam menyikapi gaya (style) kepemimpinan tersebut.
Kalaupun hal itu diartikan sebagai sebuah kebijakan politik luar negeri Indonesia, maka dengan sendirinya Indonesia harus menerima konsekuensinya. Pasca perang dingin, kekuatan dunia yang bipolar, berubah menjadi multipolar. Apakah FPB bisa menciptakan posisi tawar Pasifik Barat di mata dunia internasional? Artinya kecenderungan diterimanya FPB relatif kecil, sehingga diperlukan waktu, kesiapan konsep, formula yang tepat untuk tidak hanya sekedar menyiapkan FPB dalam waktu terlampau singkat.
Proses Pembelajaran
Secara garis besar, FPB adalah konsep kekuatan baru dalam system internasional. Soekarno pernah juga mengusulkan dibentuknya Gerakan Non Blok, dan berhasil diterima, serta mempunyai kekuatan tawar yang cukup besar. Harus ada alas an kuat tentang FPB, bukan sekedar manuver politik sesaat. Kontroversi mengenai FPB ini mesti dipahami sebagai proses pembelajaran mengenai bagaimana menciptakan dan memanfaatkan momen yang tepat, juga mesti dimengerti dalam konteks sebuah konsep. Yang menjadi kontroversi adalah diterima atau tidak FPB sebagai kekuatan baru dengan fungsi menjadi media antar negara di kawasan Pasifik Barat. Dengan demikian, perbedaan pendapat tentang FPB hendaknya juga sehat bukan sebagai hal yang menakutkan dan tidak bisa dicari solusinya.
Kondisi perpolitikan Indonesia pasca Habibie mengalam masa-masa transisi, dengan berbagai kendala seperti krisis ekonomi, krisi moral, krisis politik, dan juga krisis kepercayaan. Para elit politik Indonesia masih dalam masa-masa pertarungannya masing-masing dengan kegenitan-kegenitan politik yang mereka perlihatkan. Hal ini mempengaruhi setiap upaya reformasi total yang sampai kini masih belum tampak jelas, ke mana cita-cita reformasi ini akan dibawa.
Mencermati kondisi-kondisi di atas, Presiden Gus Dur mengupayakan suatu bentuk perubahan baru dengan melontarkan usulan membentuk FPB sebagai suatu usaha menjawab berbagai permasalahan yang terjadi, bagi kelangsungan Indonesia dan juga dunia internasional. Pertimbangan paling mendasar diusulkannya FPB pada beberapa negara yang direncanakan masuk sebagai anggota adalah melihat tiga aspek, yaitu political of change, economical of change, dan environmental of change dalam tataran internal dan eksternal Indonesia. Dapat diartikan bahwa kondisi dan situasi politik, ekonomi dan juga lingkungan Indonesia mempengaruhi upaya ke arah percepatan perubahan yang dilakukan Gus Dur dalam memperjuangkan kelangsungan Indonesia. Sementera situasi dan kondisi politik, ekonomi, dan lingkungan dunia internasional harus ditangkap sebagai motor penggerak perubahan dunia. Salah satu perubahan tersebut adalah terbentuknya kekuatan-kekuatan system internasional yang baru.
Proses pengkondisian itu, memerlukan pengertian dan kerjasama rakyat Indonesia sendiri bahkan dari dunia internasional. Rakyat Indonesia mesti memahami kondisi Indonesia sekarang ini tapi tidak boleh melupakan bahwa Indonesia juga terancam dari luar. Untuk itu, dibutuhkan saling membangun kepercayaan antar-elemen bangsa Indonesia dan menjalin kerjasama dengan negara-negara lain.*** (tulisan pernah di muat di Media Indonesia)
