Demokrasi dan Kesejahteraan

Memang ada pendapat yang menyatakan keraguan mereka atas demokratisasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Mereka menyatakan, demokrasi kurang, bahkan tidak, membawa manfaat bagi kesejahteraan rakyat sehingga dapat saja diabaikan dulu demi menjangkau peningkatan dan pencapaian kesejahteraan.

Keraguan itu wajar saja mengingat perkembangan politik pascareformasi, negara atau pemerintah menemui kesulitan dalam menggerakkan sumber daya ekonomi dan politik untuk memajukan kesejahteraan umum atau rakyat.

Namun, keraguan itu tanpa didasarkan langkah untuk mendalami persoalan. Apa saja kesulitan yang dihadapi? Siapa yang paling menghalangi upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat? Pernahkah diatasi faktor-faktor penghalang bagi pencapaian kesejahteraan rakyat?

Pendapat lainnya justru berpandangan bahwa demokrasi dapat membuka jalan menuju kesejahteraan. Meski begitu, harus diakui bahwa kesejahteraan rakyat yang diharapkan memang belum tercapai karena banyak halangan yang membendung pencapaian tersebut.

Teruskan demokratisasi
Kita perlu memetik pelajaran pahit dari masa lalu. Lebih dari 32 tahun Orde Baru mendominasi politik tanpa demokrasi—didukung penghasilan migas yang melimpah dan kekayaan alam lain ataupun investasi asing dan utang luar negeri—tetap saja gagal mencapai kesejahteraan rakyat.

Persoalan yang diderita sebagian rakyat di antaranya kesejahteraan pegawai, polisi, dan prajurit TNI yang minim, upah buruh yang rendah, penggusuran yang memiskinkan penduduk, gagalnya industrialisasi, kesenjangan pusat dan daerah, utang luar negeri yang menumpuk, serta pencemaran dan perusakan lingkungan dan hutan yang tinggi.

Rezim otoriter saat itu bukanlah cara, alat, atau proses untuk peningkatan dan pencapaian kesejahteraan rakyat. Pengekangan dan penghukuman atas kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul mengakibatkan rezim otoriter tak dapat dikontrol. Parlemen pun tak dapat berbuat apa-apa.

Jalan otoritarianisme telah gagal untuk memajukan kesejahteraan umum karena segelintir orang menikmati "kue ekonomi" yang sangat besar. Mereka berkerumun di sekitar Istana Cendana di bawah pola hubungan patronase bisnis (business patronage) yang sangat protektif.

Kini terbentang jalan menuju demokrasi dan pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah bisa dikontrol parlemen. Tak hanya itu, partai-partai juga terbuka melancarkan kritik, bahkan rakyat pun dapat berpartisipasi dalam proses politik dan peletakan kebijakan pemerintah di pusat ataupun daerah.

Haruskah demokrasi dirampas demi mencapai kesejahteraan? Apa benar tujuan yang dikumandangkan berkomitmen kuat demi kesejahteraan rakyat dan tidak pemupukan kekayaan untuk segelintir orang?

Tanpa jaminan kesejahteraan secara konkret, demokrasi justru sangat berguna untuk menyuarakan orang kelaparan, kemiskinan, pengangguran, tanpa perumahan, dan anak putus sekolah untuk diatasi. Namun, tanpa demokrasi, bagaimana menyuarakan semua itu dan mengusulkan langkah untuk mengatasinya?

Maka, jalan demokrasi haruslah diteruskan. Jalan ini dapat digunakan untuk mempersoalkan: apa kesulitan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat? Apa halangan yang dihadapi? Siapa saja penghalangnya? Apakah ada upaya untuk mengatasinya? Dapatkah semua itu diungkapkan?

Menggandeng kesejahteraan
Demokrasi memang mendorong pemerintah lebih transparan agar bisa menjalankan fungsi dan mengemban tugas secara bertanggung jawab. Dalam kaitan ini termasuk proses penegakan hukum di mana "mafia peradilan"—korupsi, suap, dan pemerasan—menjadi faktor penghalang bagi pencapaian keadilan.

Lebih lanjut, demokrasi tak bisa hanya diprosedurkan setiap lima tahun sekali melalui pemilu atau pilkada. Proses demokratisasi terus berlanjut setiap hari. Terkadang ia diperlemah karena pendangkalan dan sebaliknya, dapat pula berjalan lebih maju karena terjadi pendalaman.

Pertama, proses politik yang dapat meningkatkan partisipasi rakyat memperdalam demokratisasi. Ia melampaui demokrasi sekitar elite politik belaka karena partisipasi yang lebih luas dapat menggali dan mengaktualkan berbagai sumber daya politik yang masih terpendam. Lambat laun memajukan kecerdasan bangsa.

Kedua, demokratisasi yang dijalankan haruslah menggandeng tujuan mencapai kesejahteraan rakyat. Cara seperti ini memperkuat komitmen untuk menentang jalan pendek yang mementingkan kepentingan segelintir orang. Partisipasi rakyat juga dapat menunjang pencapaian kesejahteraan.

Ketiga, demokratisasi juga dapat memberikan jalan pengawasan oleh nonnegara untuk mengungkap berbagai penyelewengan anggaran, penyaluran proyek investasi, dan eksploitasi sumber daya alam yang tak jujur, hingga "mafia peradilan". Lagi-lagi partisipasi rakyat dan LSM dapat berguna untuk memperbaiki tanggung jawab pemerintah dan para pejabat, baik di pusat maupun daerah.

Benny K Harman Pendiri SETARA Institute dan Anggota Komisi III DPR
(Kompas, 27 Desember 2007)