Janji Presiden dan Masyarakat Pelupa

Oleh Laode Ida

Pernyataan mengingatkan dan sekaligus bergaya kampanye Jenderal TNI (Purn) Wiranto di berbagai media massa agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menepati janjinya untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak telah membuat pihak Istana merasa terusik.

Reaksi keras dan seolah lepas kontrol pun dilontarkan. Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, misalnya, tegas menyatakan bahwa Presiden tidak pernah berjanji untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), seraya menyerang balik Wiranto sebagai sangat tendensius. Namun, Wiranto bukan saja tak mau mundur, melainkan justru semakin bersemangat dengan mengeluarkan ”iklan baru” berupa imbauan terhadap Presiden SBY agar tidak menaikkan harga BBM dengan beberapa alasan.

Ternyata memang peringatan dan kritik Wiranto itu memiliki bukti kuat. Janji Presiden SBY untuk tidak menaikkan harga BBM ditemukan, baik dalam situs resmi Presiden maupun dari dokumen pemberitaan berbagai media massa.

Pertanyaannya, mengapa pihak Istana secara tergesa-gesa mengeluarkan bantahan terhadap pernyataan Wiranto dan sejumlah pihak itu?

Kredibilitas Presiden

Masalahnya tidak sederhana, sekadar melakukan pembelaan terhadap atasan. Mengapa? Pertama, terkait erat dengan kredibilitas Presiden SBY. Kata-kata, kalimat, atau pernyataan yang keluar dari mulut seorang pejabat, apalagi setingkat presiden, pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang sudah pasti dinantikan perwujudannya oleh rakyat. Oleh karena itu, seorang pejabat tidak boleh mudah dan boros mengeluarkan kata-kata manis berupa janji, juga akan menjadi ukuran apakah yang bersangkutan bertindak konsisten dan dapat dipercaya atau tidak.

Kedua, berkait dengan profesionalisme dan moralitas para pembantu presiden. Mereka yang berwenang untuk menyampaikan keterangan kepada publik seharusnya tetap menunjukkan keprofesionalannya berdasarkan data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena, kita semua percaya bahwa pihak Istana tidak kekurangan sumber data dan teknologi serta tenaga dan dana untuk mengumpulkan segala informasi yang terkait dengan kebijakan, termasuk pernyataan atau janji-janji pemerintah/presiden.

Para pembantu presiden, termasuk juru bicara, memang tak salah jika melakukan pembelaan terhadap pimpinannya. Namun, harus juga tidak disalah mengerti bahwa presiden bukan hanya merupakan atasan langsung mereka, melainkan sudah menjadi pemimpin semua lapisan masyarakat bangsa ini. Karena itulah, ia harus dilindungi dengan cara menghindarkannya untuk tidak disebut ”tak konsisten dengan janji-janjinya” atau ”bohong”.

Tepatnya, para pembantu seharusnya sekaligus juga bertindak sebagai penasihat yang bisa setiap saat dari dekat memberikan saran atau langsung mengingatkan presiden. Bukan seperti sekarang ini yang hanya menjadi ”juru bela”, padahal sesungguhnya sudah melakukan kebohongan kepada publik yang ganda.

Semua pihak memang memahami bahwa tensi politik sekarang ini sedang meninggi. Tensi politik seperti itu dipicu oleh para figur ataupun kelompok politik yang satu sama lain bersaing bahkan berlawanan. Utamanya, dalam menghadapi Pemilu Legislatif dan Presiden/Wapres 2009, setiap pihak berupaya menunjukkan diri bahwa mereka akan lebih baik memimpin bangsa ini ketimbang presiden atau pemerintahan yang sedang eksis.

Kendati demikian, perilaku para pembantu presiden seperti itu kemungkinan terkait dengan beberapa faktor. Pertama, terkait dengan watak atau budaya asal bos/bapak senang (ABS) penyelenggara birokrasi kita. Kedua, kemungkinan juga karena kita sudah telanjur menganggap bahwa masyarakat kita pelupa, memori sosial politik rakyat terhadap janji-janji pejabat tidak mampu lagi tertampung, apalagi problem yang dihadapi bangsa ini kian hari kian banyak dan rumit.

Ketiga, masyarakat kita juga dianggap berwatak pemaaf (permisif) sehingga, meskipun para pejabat atau pemimpin berbuat salah dan ingkar janji, toh, masyarakat akan dengan gampang memaafkannya. Makanya, tak perlu heran kalau pada akhirnya janji presiden untuk tidak menaikkan harga BBM tak ditepati juga tak dianggap sebagai dosa karena dianggap sebagai hal biasa saja. Para pejabat dan pemimpin bangsa ini bukan mustahil akan terus memanfaatkan watak masyarakat kita yang permisif ini.

Laode Ida Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah. Sumber: Kompas, 27 Mei 2008.

Selengkapnya.....

Perlindungan Kelompok Miskin

Oleh M Chatib Basri

Mahatma Gandhi pernah menulis dengan nada lirih, kemiskinan adalah kekerasan dalam bentuk yang paling buruk. Orang miskin memang seperti sebuah representasi nasib buruk. Mereka bukanlah sebuah kesudahan yang tragis, melainkan keseharian yang harus dijalani.

Lalu bagaimana mereka mesti dilindungi, terutama ketika harga pangan dunia melonjak? Kenaikan harga makanan akan sangat memukul mereka yang miskin. Itu sebabnya, bantuan atau subsidi kepada penduduk miskin harus dilakukan. Sayangnya, anggaran terbatas.

Ekonom Faisal Basri dalam tulisan di Kompas (16/5/2008) menulis betapa subsidi BBM 70 persen cenderung dinikmati kelompok 20 persen pendapatan teratas.

Lihat ilustrasi ini: jika rata-rata pemakaian bensin per mobil pribadi adalah 10 liter per hari, sedangkan subsidi BBM per liter sekitar Rp 4.100 (selisih antara harga internasional premium yang sekitar Rp 8.600 dan harga premium domestik sebesar Rp 4.500), subsidi premium kepada pemilik mobil adalah Rp 41.000 per hari. Sebulan berarti lebih dari Rp 1.200.000.

Bagaimana dengan kelompok miskin? Mereka yang miskin praktis tak memiliki mobil atau motor. Subsidi BBM mereka nikmati melalui transportasi yang murah. Artinya proporsinya jauh lebih rendah. Lalu salahkah jika dari subsidi yang lebih dari Rp 1.200.000 itu dialokasikan Rp 100.000 bagi penduduk miskin, ditambah dengan alokasi untuk beras miskin, program padat karya, kredit usaha rakyat (KUR)?

Di sini saya kira kita perlu melihat soal itu dengan lebih dingin.

Pertama, perlindungan untuk masyarakat miskin harus dilihat dalam jangka panjang. Artinya, ia tak bisa sekadar reaksi terhadap kejutan dalam perekonomian. Ke depan, program jaminan sosial harus jadi tujuan utama.

Sayangnya, saat ini program itu belum bisa dijalankan segera. Padahal, kita tahu, dampak kenaikan harga BBM 30 persen secara umum akan menaikkan tambahan inflasi 1,8-2,5 persen. Ini artinya daya beli penduduk miskin juga akan terpukul. Karena itu, harus ada kompensasi langsung segera.

Pemenang Nobel Ekonomi Amartya Sen menulis, kemiskinan dapat terjadi karena penurunan daya beli. Ini akan menghambat akses seseorang untuk memperoleh makanan. Dalam kondisi ini, upaya yang bisa dilakukan adalah memberikan transfer untuk mengembalikan daya beli, dengan uang, subsidi raskin, minyak goreng, dan kedelai. Jadi, ini bukanlah sebuah konsep yang baru.

Efektifkah? Salah satu kritik terhadap program ini adalah ia memberikan ikan dan bukan kail sehingga menimbulkan kemalasan. Agaknya di sini kita harus hati-hati.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang mencolok di dalam jumlah jam kerja antara masyarakat penerima bantuan langsung tunai (BLT) dan masyarakat bukan penerima BLT. Selain itu, proporsi terbesar digunakan untuk membeli beras dan minyak tanah. Artinya memang digunakan oleh keluarga miskin.

Meski demikian, saya kira kita harus adil untuk melihat kenyataan bahwa program ini masih memiliki kelemahan, terutama kemungkinan salah sasaran. Karena itu, sasaran harus terus diperbaiki. Di samping perbaikan yang dilakukan pemerintah, peran pers dan kritik yang masuk menjadi penting. Jika pers melaporkan di daerah mana dana kompensasi tak sampai, tugas monitoring amat bisa dibantu.

Itulah yang disebut Amartya tentang pentingnya peran demokrasi dan kebebasan dalam menanggulangi kemiskinan. Karena itu, walau mengandung kelemahan, dalam jangka sangat pendek kompensasi untuk mempertahankan daya beli harus dilakukan. Rakyat tak bisa menunggu sampai pekerjaan tersedia.

Keynes menyebut, in the long- run we are all dead (dalam jangka panjang kita semua mati). Maka kita harus memilih program yang tak sempurna di antara alternatif lain yang lebih buruk.

Kedua, dalam jangka lebih dari satu tahun perlindungan terhadap penduduk miskin tak bisa hanya pada BLT. Program padat karya dan bantuan tunai bersyarat misalnya harus lebih diutamakan di dalam jangka menengah. Di sini pemerintah menyediakan lapangan kerja—dalam periode waktu tertentu— bagi penduduk miskin sehingga memberikan tambahan pendapatan pekerja pertanian dalam periode off-season, ketika mereka yang tergolong miskin dan nyaris miskin harus mencari kerja untuk menyambung hidup.

Bagaimana menjamin pekerjaan itu hanya akan dinikmati oleh yang miskin dan membutuhkan? Kompensasi yang diberikan pemerintah dalam program padat karya ini harus berada di atas garis kemiskinan, tetapi di bawah upah sektor pertanian atau upah minimum. Implikasinya: hanya mereka yang miskin dan benar-benar tidak memiliki pekerjaan yang akan bekerja dalam proyek padat karya (cash for work ). Saya kira, skema ini dapat dilakukan dalam kerangka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

Ketiga, langkah pemberdayaan ini harus diikuti upaya pemberian akses kepada usaha kecil. Saya melihat peranan KUR amat penting. Program kredit mikro Bank Rakyat Indonesia, misalnya, dinilai banyak pihak efektif guna membantu usaha sangat mikro dalam perluasan usahanya, khususnya untuk pinjaman di bawah Rp 5 juta.

Keempat, dan yang terpenting, agaknya kita tidak bisa terus terbelenggu dengan program kompensasi ad hoc seperti ini. Perlindungan terhadap mereka yang miskin dalam bentuk jaminan sosial harus merupakan bagian yang permanen dari kebijakan pemerintah.

Dengan adanya sistem ini, kita tak perlu ingar-bingar setiap kali harga minyak atau harga pangan mendera kita. Orang miskin memang seperti sebuah ilustrasi hidup tentang nasib buruk. Ironisnya, sampai saat ini kita tak tahu persis bagaimana mereka mesti dilindungi.

M Chatib Basri Pengamat Ekonomi. Sumber: Kompas, 19 Mei 2008.

Selengkapnya.....

Optimisme Bersyarat 2008

Dinamika eksternal telah memberi banyak aksentuasi pada perekonomian 2007 dan diperkirakan masih akan berlanjut pada 2008. Gejolak perekonomian suatu negara besar kini kian cepat ditransmisikan ke seluruh dunia karena pada dasarnya "dunia sudah mendatar"—sebagaimana tesis Thomas L Friedman (The World is Flat, 2005).

Kasus krisis subprime mortgage mendemonstrasikan, betapa integrasi ekonomi dalam perekonomian global bisa membawa volatilitas yang lebih lebar, yang berpotensi memperlebar jurang ketidakmerataan ekonomi antarnegara, sebagaimana sinyalemen Joseph E Stiglitz (Making Globalization Work, 2006: 292).

Pada dasarnya, ada dua kejadian dalam perekonomian dunia yang masih berpotensi memberi dampak terhadap perekonomian Indonesia pada 2008.

Pertama, harga minyak yang cenderung naik dan sulit diprediksi karena banyak faktor terlibat, baik obyektif (supply and demand) maupun subyektif (sentimen).

Kedua, imbas dari krisis subprime mortgage yang sewaktu-waktu masih bisa muncul kembali.

Kedua faktor ini menyebabkan banyak lembaga ekonomi internasional meyakini akan terjadinya perlambatan perekonomian dunia pada 2008.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi global ini, antara lain, ditandai dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi negara-negara besar, seperti Amerika Serikat (dari 2,1 persen pada 2007 menjadi 2,0 persen atau lebih rendah pada 2008); China (dari 11,5 persen menjadi sekitar 10 persen), kawasan euro (dari 2,6 persen menjadi 1,9 persen), Jepang (dari 1,9 persen menjadi 1,7 persen). Perlambatan ini disebabkan oleh kemungkinan tekanan inflasi yang masih tinggi (sebagai dampak kenaikan harga minyak) dan belum pulihnya confidence terhadap perekonomian AS setelah terkena krisis subprime mortgage. Beberapa investment banks raksasa (Citigroup, Merril Lynch, dan lain-lain) bahkan menderita kerugian besar, mencapai total ratusan miliar dollar.

Meski secara umum perekonomian global akan mengalami perlambatan, negara-negara emerging markets (negara berkembang yang perekonomiannya tumbuh pesat) diyakini masih memiliki daya tahan untuk tidak melambat. Perekonomian Indonesia termasuk yang diyakini mempunyai daya tahan tidak mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi 2008.

Faktor minyak

Teka-teki terbesar tahun 2008 yang paling sulit dijawab adalah, apakah harga minyak dunia akan terus melonjak di atas 100 dollar AS per barrel, atau dapat dikendalikan? Sebagian pihak meyakini, harga minyak tidak mungkin dapat dikendalikan karena pergerakannya sudah menyerupai harga saham, yang bisa naik ke level berapa saja, the sky is the limit.

Namun, banyak pula yang optimistis, harga minyak akan bergerak sebatas mekanisme pasar, yang ditentukan oleh tarik menarik supply dan demand. Dewasa ini, supply dan demand minyak dunia berimbang pada level 84 juta barrel sehari. Kombinasi antara (1) penghematan, (2) upaya lebih agresif untuk mengeksplorasi sumur-sumur minyak baru, dan (3) penggunaan energi alternatif merupakan basis optimisme penganut skenario harga minyak masih bisa dijinakkan.

Tingginya konsumsi minyak ini, selain secara tradisional karena konsumsi AS yang amat besar (20 juta barrel sehari), juga didorong tingginya pertumbuhan ekonomi emerging countries, yang dipimpin China (11,5 persen) dan India (8 persen). Perekonomian Indonesia yang tumbuh 6,3 persen termasuk moderat. Negara-negara yang termasuk kategori ini adalah Malaysia (6,0 persen), Korea Selatan (5,0 persen), dan Vietnam (8,4 persen). Sementara Thailand hanya tumbuh 4,5 persen akibat instabilitas politik.

Proyeksi 2008

Perekonomian Indonesia dapat melalui tahun 2007 dengan cukup baik, tercermin dari indikator pertumbuhan ekonomi (6,3 persen), inflasi (6,59 persen), neraca perdagangan (surplus 40 miliar dollar AS), dan cadangan devisa di BI (rekor 56 miliar dollar AS). Pencapaian ini diakui baik karena perekonomian Indonesia harus struggling terhadap guncangan eksternal.

Dengan bantuan "sedikit keberuntungan" dari harga minyak, akibat kesadaran seluruh dunia untuk berupaya agar harga minyak stabil di level harga yang masuk akal, perekonomian Indonesia berpeluang tumbuh minimal sama dengan pencapaian 2007. Seperti 2007, pertumbuhan ekonomi 2008 akan berasal dari sumber yang sama, yakni meningkatnya investasi dan kuatnya surplus perdagangan internasional.

Kontribusi investasi terhadap pembentukan PDB kini mencapai 24 persen, atau naik secara gradual dari level sebelumnya (20 persen) dalam beberapa tahun terakhir. Ini menggembirakan karena semakin tinggi sumbangan investasi akan berdampak positif terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, yang pada giliran meningkatkan daya beli dan mendorong permintaan agregat (aggregate demand).

Dengan segala hambatan yang selalu menjadi bagian dinamika perekonomian Indonesia, termasuk kemungkinan terimbas gejolak eksternal yang ditandai perlambatan perekonomian global, pertumbuhan ekonomi 2008 minimal sama dengan pencapaian 2007, 6,3 persen. Bahkan bukan mustahil bisa lebih tinggi, di level 6,5 persen (target pemerintah 6,8 persen). Untuk inflasi, tampaknya kita masih akan berkutat pada masalah klasik yang belum terpecahkan, yakni kuatnya dorongan inflasi musiman (seasonal inflation), sehingga inflasi tahun 2008 diprediksi 6,5 persen (pemerintah menginginkan 6 persen).

Sedangkan kurs rupiah masih akan bergolak dengan volatilitas agak lebar antara Rp 9.000 hingga Rp 9.400 per dollar AS. Kurs yang lebih kuat dari Rp 9.000 per dollar AS akan menyebabkan rupiah terlalu mahal (overvalued) sehingga eksportir tidak kompetitif. Sedangkan kurs yang lebih lemah dari Rp 9.400 per dollar AS akan menyebabkan hilangnya kredibilitas rupiah dan perekonomian nasional.

Masalah suku bunga juga masih berpeluang turun, meski dengan ruang gerak penurunan yang kian terbatas. Jika inflasi terkendali (maksimal 6,5 persen), rupiah kuat dan stabil (Rp 9.200-Rp 9.300 per dollar AS), dan suku bunga luar negeri rendah (Fed Rate berpeluang turun di bawah 4,0 persen), maka BI Rate masih bisa diturunkan hingga 7,5 persen, meski tidak harus dilakukan segera, dan mungkin baru tercapai pada semester kedua 2008.

Secara keseluruhan, dengan bekerja keras dan "sedikit keberuntungan", perekonomian Indonesia masih bisa memiliki asa lebih baik pada 2008—semacam optimisme yang bersyarat.

Oleh: A Tony Prasetiantono, Peneliti Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM; Chief Economist BNI. Sumber: Kompas, 14 Januari 2008

Selengkapnya.....

Analisis Ekonomi Indonesia Tahun 2008

Bagian yang besar dari berbagai kejadian ekonomi tahun 2008 adalah warisan dari tahun 2007 dan sebelumnya walaupun perhatian kita cenderung semakin terpusat pada perubahan terkini dan futuristik.

Sesama peramal ekonomi ada sejenis konsensus bahwa kinerja ekonomi dunia dalam 2008 akan melemah dibandingkan dengan tahun 2007. Krisis kredit perumahan Amerika Serikat menyeret banyak ekonomi negara lain ke dalam krisis serupa dan resesi berat investasi perumahan memperburuk dampak kenaikan harga komoditas primer, terutama minyak bumi.

Dalam ekonomi dunia seperti itu, Indonesia mencatat dalam 2007 kinerja yang secara keseluruhan patut disebut sebagai kinerja sedang. Sangat mungkin kinerja sedang itu akan bertahan pada 2008.

Beberapa undang-undang memang sudah disahkan, tetapi pelaksanaannya dihambat oleh macam-macam inersia dalam pemerintah dan birokrasi, parlemen ataupun masyarakat legal.

Menguat, tetapi kalah cepat

Ada beberapa alasan untuk menyebut tahun 2007 sebagai tahun kinerja sedang. Pertumbuhan ekonomi memang membaik, tetapi hanya sedikit menjadi 6,5 persen dari 5,48 persen dalam tahun 2006 dan masih tetap jauh di belakang negara China, India, dan kini Vietnam.

Seperti sebelumnya, pertumbuhan terkuat terjadi dalam pengangkutan, telekomunikasi dan listrik, yaitu sektor-sektor nondagang internasional. Sumbangan ekspor bersih memang naik, tetapi berasal terutama dari komoditas primer. Investasi sebagai sumber pertumbuhan hari depan memang menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang menggembirakan.

Sebagai persentase produk domestik bruto, ia naik menjadi 24,4 persen dalam triwulan ketiga 2007. Impor mesin-mesin naik tajam.

Lalu lintas keuangan dan modal asing menunjukkan surplus biarpun tidak besar. Harga saham naik tajam seraya mendorong produksi aset produktif.

Kredit perbankan juga naik 15 persen meski penanaman dana dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang mengindikasikan intermediasi terbalik juga naik dengan kecepatan yang sama.

Sampai Agustus 2007, persetujuan penanaman modal dalam negeri sudah naik 51 persen dibandingkan dengan masa yang sama tahun 2006 dan persetujuan penanaman modal asing naik 213 persen dalam sembilan bulan pertama 2007.

Inflasi bertahan pada tingkat yang jauh di atas tingkat inflasi negara tetangga karena inflasi Indonesia melaju lebih cepat ke arah 7 persen.

Cadangan devisa sudah di atas 50 miliar dollar AS, menandakan neraca pembayaran yang sehat, terutama karena bagian yang lebih besar dari kenaikan ini berasal dari surplus transaksi berjalan.

Sayang, citra yang dikesankan oleh angka-angka di atas harus dikeruhkan karena beberapa hal. Pertama, Indonesia menderita pengangguran yang parah, terutama pengangguran terselubung.

Kedua, warga miskin dan warga di pinggir kemiskinan di Indonesia masih tetap sangat banyak.

Ketiga, inersia pemerintahan pusat dan daerah, manajemen BUMN dan BUMD, parlemen dan masyarakat hukum masih lebih kuat dibandingkan dengan terobosan-terobosan kebijakan.

Keempat, dalam perlombaan pembangunan Asia Timur, Indonesia masih ditinggal semakin jauh oleh negara tetangga yang paling relevan.

Ekonomi dunia melemah

Masih ada dua faktor yang akan memengaruhi kinerja ekonomi Indonesia tahun 2008 di samping kinerja tahun 2007. Salah satunya adalah melemahnya kinerja ekonomi dunia dan ketidakpastian tentang akhir dari ketimpangan makroglobal dewasa ini.

Keadaan bisa memburuk jika jatuhnya sektor perumahan ternyata lebih buruk dari yang diperkirakan atau kalau harga minyak bumi naik ke 100 dollar AS per barrel dan bertahan di situ.

Sebelum krisis kredit perumahan ini pun, dunia sudah dihantui oleh ketimpangan makro yang struktural. Amerika Serikat di satu pihak hidup selalu dengan pasak yang lebih besar daripada tiang.

Defisit transaksi berjalan AS naik ke 5,6 persen dalam 2007 atau jauh di atas batas 2,5 persen yang dianggap aman. Mendanai defisit ini dengan utang tentu ada batasnya.

Di lain pihak, Asia Timur umumnya, serta Jepang dan "China Raya" di lain pihak, memupuk surplus yang membesar terus. Surplus transaksi berjalan China akan naik menjadi 11,25 persen dari produk domestik bruto tahun 2007.

Biarpun ekonomi dunia melemah, Indonesia dapat saja mengurangi dampak pelemahan itu melalui inovasi kebijakan. Ruang gerak masih terbuka bagi kebijakan fiskal yang lebih ekspansif digabung dengan kebijakan moneter yang juga lebih ekspansif.

Namun, perubahan besar dalam profil kebijakan makro tampak tidak leluasa. Di kalangan menteri-menteri ekonomi tampaknya ada kekhawatiran bahwa kebijakan makro yang lebih ekspansif tidak menolong banyak karena daya serap yang dibatasi oleh inersia dalam politik dan birokrasi.

Gunung yang semakin menjulang tidak dapat dipindahkan dengan cangkul yang semakin tumpul. Dengan sentuhan manajemen, kota-kota utama Indonesia dapat dikoneksi ke kota utama lain dunia pada umumnya dan di Asia Timur khususnya untuk menjadi bagian dari sistem produksi global dan aneka ragam bisnis wisata yang tumbuh pesat di Asia Timur.

Indonesia tidak mempunyai pilihan kecuali menyerang persoalan-persoalan struktural ini kalau hendak memasuki kembali lajur pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan.

Peluangnya tidak besar bahwa persoalan-persoalan struktural itu akan ditangani secara besar-besaran dalam 2008. Karena itu, peluang sukses kebijakan makro yang lebih ekspansif di tengah ekonomi dunia yang melambat juga adalah kecil.

Profil dasar kebijakan Indonesia tahun 2008 tampaknya akan sama saja dengan profil dasar tahun 2007. Jika demikian, guncangan yang dapat datang dari kenaikan harga minyak bisa menjadi pukulan berat bagi Indonesia dengan saldo ekspor migasnya yang sudah mendekati nol.

Hubungan ekonomi AS-China dapat memburuk, tetapi tidak sedemikian jauh hingga Indonesia mendapat durian runtuh berupa relokasi besar-besaran industri-industri Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang yang sekarang mengekspor besar-besaran ke AS.

Di bawah lingkungan global, regional, dan lokal yang disketsakan di atas, Indonesia akan tumbuh sedang-sedang lagi. Tetapi karena ukurannya yang sudah cukup besar, ekonomi yang tumbuh dengan sedang itu akan dipersaingkan dengan semakin tajam sesama peserta lokal, regional, dan global.

Untuk bertahan di dalamnya, para pelaku harus bekerja semakin keras dan kreatif seperti "Ratu Merah".

Oleh: Djisman S. Simanjuntak. Sumber: Kompas, 31 Desember 2007

Selengkapnya.....