Irak

Perang Teluk 2002 dan Wasiat George Bush

Oleh: Budi H. Wibowo

Konflik yang menyulut perang antara pasukan sekutu di bawah komando AS dengan Irak tahun 1991, nampaknya akan digelar kembali. Presiden AS George W Bush ternyata akan mewujudkan wasiat ayahnya, yang menginginkan Saddam Husein disingkirkan. Ambisi berlebih ini terlihat jelas ketika Pentagon mengeluarkan skenario terbaru untuk menyerang Irak.
Sikap AS ini merupakan kelanjutan dari pernyataan Presiden Bush yunior bulan pebruari lalu, yang mengatakan akan melakukan penyerangan terhadap Irak. Dan sempat mendapat kecaman keras dari Perancis, Jerman dan masyarakat Uni Eropa minus Inggris. Bahkan Rusia juga ikut menentang pernyataan itu dengan mengancam akan menggunakan hak veto-nya di PBB.
Kali ini, AS dapat dipastikan akan sangat serius dengan rencananya. Meski, banyak mendapat tentangan masyarakat internasional. Dan resolusi Dewan Keamanan PBB 1373 tentang perang terhadap terorisme akan dijadikan modal aksi militer AS terhadap Irak.
Pihak Irak melalui parlemennya menanggapi sikap AS itu dengan melayangkan undangan kepada PBB agar mengirim tim pencari fakta ke Baghdad. Namun, Gedung Putih dan pimpinan Senat dari Partai Demokrat menolak permintaan tersebut. Selain itu, Sekjen PBB Kofi Annan memberi sinyal bakalan sulit mememuhi keinginan Irak.

Perang Teluk 2002
Ketika perang teluk 1991 meletus, berbagai pihak skeptis terhadap cita-cita perdamaian dunia. Bahkan, sepintas muncul pikiran bahwa perang AS plus sekutunya dengan Irak dapat memicu Perang Dunia III. Meski, perang tersebut reda dalam waktu 43 hari dengan kekalahan di pihak Irak. Namun, masih tidak menjamin hilangnya potensi perang yang lebih dahsyat.
Jika betul, perang teluk 2002 pada akhirnya digelar, maka muncul pertanyaan, siapakah yang bertanggung jawab terhadap perang itu? Dan, apakah PBB tidak mampu mengantisipasi terjadinya perang, padahal kita tahu bahwa perang pasti membawa korban? Apabila jawabannya ternyata PBB tidak sanggup, maka apakah PBB harus dibubarkan? Sebab, tidak lagi sesuai dengan preambule piagam PBB dimana perdamaian dunia adalah tujuannya.
Saat Operasi Desert Strom (Badai Gurun) yang dilancarkan AS 11 tahun lalu, alasan yang mengemuka adalah karena invasi Irak ke Kuwait. Saat ini, dengan nama operasi apapun alasan yang mengemuka sebetulnya masih menjadi perdebatan. Pertama, karena Irak yang tidak akomodatif terhadap pemeriksaan instalasi nuklir yang dimiliki, serta disinyalir sedang mengembangkan senjata biologi (weapons mass destruction).
Asumsi kedua, Irak dianggap sebagai sarang ‘teroris’ karena bisa jadi jaringan Al-Qaeda pimpinan Osama berafiliasi dengan Saddam. Ketiga, figur Saddam sangat tidak menguntungkan bagi ekonomi AS, karena sulit diajak kerjasama khususnya bagi program ekonomi global AS.
Dari tiga asumsi di atas, hanya satu saja yang terkait langsung dengan kepentingan AS an sich, yaitu alasan ekonomi. Sedangkan dua lainnya, merupakan wewenang PBB sebagai organisasi internasional yang mengurusi persoalan nuklir, senjata biologi, dan terorisme.
Khususnya tentang terorisme memang pada awalnya adalah masalah nasional AS, namun ketika regulasi mengenai terorisme diterbitkan PBB, hal itu menjadi tugas PBB dan seluruh anggotanya secara bersama-sama, bukan satu per satu apalagi hanya karena merasa yang paling kuat.
Bisa jadi bahwa sikap AS terhadap Irak, murni karena masalah balas dendam individu Bush belaka (baca: wasiat keluarga). Bukan kepentingan AS secara institusional sebagai negara. Hal ini dapat dilihat dari perdebatan yang terjadi di internal AS sendiri. Di antaranya Menlu Collin L. Powel dan Direktur CIA George J. Tenet yang skeptis terhadap rencana itu.

Mengurai Konflik
Menurut David Bloomfield, dkk. (2000) mengatakan bahwa banyak dari konflik yang mengakar paling pahit di negara-negara di seluruh dunia mempunyai dimensi internasional yang sangat signifikan. Artinya bahwa setiap konflik yang pada mulanya melibatkan hanya dua negara saja. Pada akhirnya bisa menyeret banyak negara dalam konflik itu.
David mendefinisikan konflik sebagai interaksi dari beberapa keinginan dan tujuan yang berbeda serta berlawanan dan di dalamnya perselisihan diproses, akan tetapi tidak secara pasti diselesaikan. Berdasarkan definisi tersebut, perseteruan antara AS-Irak merupakan sebuah konflik. Konflik memiliki siklus, dan perang adalah salah satu tahap dari siklus tersebut.
Hugh Miall, dkk (1999) dalam Resolusi Damai Konflik Kontemporer, mengungkapkan bahwa ada tiga jenis agen utama yan sekarang memainkan peran luar biasa dalam penyelesaian konflik kontemporer, yaitu PBB,
organisasi regional dan NGO.
Tugas PBB di antaranya adalah mengelola konflik antar negara. Mengirim pasukan keamanan merupakan salah satu alternatif terakhir PBB dalam peace keeping operation untuk menghentikan konflik. Namun, bila konflik mengarah menjadi perang maka perlu ada upaya pencegahan.
Meski, periode pasca perang dingin telah dilihat sebagai akhir konflik antar negara, kita tidak dapat terlalu optimis tentang memadainya keberadaan pencegah konflik, pada tingkatan internasional, regional dan nasional atau PBB sekalipun.
Telah banyak pakar dan teori konflik tapi perang tetap terjadi. Sementara itu, PBB dan badan-badannya masih merupakan organisasi yang diharapkan mampu menyelesaikan konflik-konflik internasional. Meski, keefektifan PBB menanganai konflik sangat bervariasi.
Tidak bisa berharap terlalu banyak hanya dari PBB. Sebab selama ini, faktor penting yang membedakan keberhasilan dan kegagalan biasanya tidak banyak terletak pada institusi PBB, tetapi lebih ditentukan dari kebijakan kekuatan utama dalam Dewan Keamanan dan sikap ‘keras kepala’ pihak-pihak yang bertikai itu sendiri.
Jika demikian, nampaknya untuk meredam konflik bersenjata yang lebih luas diperlukan gerak aktif dan responsif dari organisasi regional ­misalkan OKI, Irak menjadi salah satu anggotanya— terhadap krisis teluk yang segera datang. Selain itu, kepedulian NGO internasional terhadap persoalan perdamaian dunia dibutuhkan untuk menyerukan dihentikannya upaya perang fisik antara AS dan Irak. (pernah dimuat di Republika, 10 September 2002).